Lebih lanjut, Merza juga menjelaskan, putusan MK tidak menyatakan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini bertentangan dengan konstitusi.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak diperlukan perubahan aturan di tingkat undang-undang maupun peraturan menteri.

Komdigi lantas tidak melakukan perubahan aturan dan menindaklanjutinya melalui surat edaran.

Komdigi menerbitkan Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026.

SE ini mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan.

Menurut Komdigi, ketentuan ini langsung berlaku lantaran SE Menkomdigi merupakan instrumen kepastian hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026, terkait gugatan mengenai kuota internet.