Pernyataan mengenai potensi pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden memicu perdebatan politik.

Kader Partai Solidaritas Indonesia Dedy Nur Palakka memberikan tanggapan tajam terhadap pandangan pakar hukum tata negara Denny Indrayana.

Denny sebelumnya menyebutkan bahwa masa jabatan Gibran sebagai wakil presiden tinggal menghitung hari.

Menanggapi hal tersebut, Dedy menilai posisi Gibran berpotensi bertahan hingga dua periode kepemimpinan.

Syarat utamanya adalah hubungan kerja serta hubungan politik bersama Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan stabil.

Dedy juga menyoroti rencana membawa keabsahan dokumen pendidikan Gibran ke Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, gugatan yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum yang sudah disahkan tidak akan bisa mengubah posisi pasangan terpilih.

Ia meyakini proses persidangan yang diajukan nantinya akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Keputusan penetapan pasangan presiden dan wakil presiden hasil pemilu bersifat final serta mengikat.

Dedy melontarkan sindiran keras dengan menyebut seluruh rangkaian tindakan Denny sebagai hiburan bagi masyarakat.

Ia menilai berbagai sayembara serta pernyataan Denny sebagai bentuk kehaluan yang asyik ditonton.

Pihaknya kini hanya menunggu pertanggungjawaban dari uang hasil sayembara yang sempat diumumkan.

Di sisi lain, Denny Indrayana berencana mengajukan sengketa pemilihan umum setelah sayembara ijazah selesai.

Isu hukum utama yang diangkat menyangkut keabsahan syarat pendidikan minimal setingkat sekolah lanjutan tingkat atas.

Denny berpendapat bahwa Gibran harus didiskualifikasi apabila terbukti tidak lulus pendidikan setara SLTA.

Permohonan tersebut rencananya didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada pekan depan.

Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi diperkirakan memakan waktu empat belas hari kerja jika permohonan tersebut diterima.