Kondisi tersebut memaksa warga untuk terus-menerus membuktikan hak atas tanah yang sebenarnya sudah menjadi bagian mutlak dari kehidupan sehari-hari mereka.

Pemerintah didorong untuk lebih mempertimbangkan aspek sejarah, kesaksian langsung warga, serta aturan adat lokal alih-alih terlalu bergantung pada sertifikat formal.

Draf Rancangan Undang-Undang versi masyarakat sipil ini memuat total sebelas isu utama yang mencakup tanggung jawab negara serta aktor non-negara dalam perlindungan hukum.

Isu krusial lainnya yang turut ditekankan meliputi penguatan istilah masyarakat adat, penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, hingga hak perempuan adat.

Pembahasan mendalam mengenai komisi khusus, rehabilitasi, kompensasi, pemberdayaan ekonomi, badan usaha, hingga aturan sanksi pidana juga masuk dalam draf usulan tersebut.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelumnya telah menargetkan penyusunan aturan tersebut dapat rampung paling lambat dua masa sidang pada 2026.