Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyoroti posisi lemah kelompok masyarakat adat ketika berhadapan dengan korporasi besar atau berbagai proyek investasi di wilayah mereka.

Atas dasar persoalan tersebut, koalisi melayangkan tuntutan agar draf regulasi yang sedang dibahas segera memberikan kejelasan penyelesaian konflik serta pemulihan hak secara menyeluruh.

Desakan ini disampaikan secara langsung bersamaan dengan proses penyerahan draf Rancangan Undang-Undang versi masyarakat sipil kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Perwakilan Tim Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, Erwin Dwi Kristianto, menilai bahwa pengakuan eksistensi kelompok adat selama ini masih bersifat sektoral, berlapis, serta bersyarat.

Ia menegaskan bahwa pengakuan status keberadaan masyarakat tidak serta-merta membuat hak atas wilayah adat mereka otomatis diakui oleh negara secara adil.

Regulasi baru tersebut harus memastikan tiga poin utama meliputi definisi deklaratif tanpa syarat, kewajiban negara untuk mencatat bukan menentukan, serta perlindungan wilayah adat.

Selama ini, kelompok masyarakat adat kerap ditempatkan pada posisi yang rentan di tengah berlangsungnya berbagai proyek pembangunan maupun izin konsesi investasi.

Alih-alih mendapatkan jaminan perlindungan penuh, warga adat justru sering kali harus berjuang membuktikan keberadaan tanah ulayat mereka di tengah pusaran konflik agraria.

Tidak sedikit pula warga yang harus menghadapi ancaman kriminalisasi karena mempertahankan ruang hidup yang telah diwarisi secara turun-temurun dari leluhur mereka.

Perwakilan masyarakat adat dari Tano Batak, Habel Simanjuntak, mengungkapkan bahwa proses verifikasi yang berlaku saat ini masih sangat rumit dan membutuhkan banyak bukti.