Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat membawa persoalan polusi kabut asap lintas batas ke tingkat ASEAN.

Langkah tersebut muncul ketika kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali menjadi perhatian negara tetangga.

Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.

Pertemuan tersebut berlangsung di Bandar Seri Begawan dalam rangka konsultasi tahunan kedua negara.

Kondisi Karhutla dan Penggunaan Mekanisme ASEAN

Kuala Lumpur segera mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat ASEAN melalui kementerian terkait.

Berdasarkan data Mapbiomas Fire, luas karhutla nasional sepanjang Januari-Juni 2026 mencapai 178.232 hektare.

Angka tersebut setara lebih dari dua kali luas wilayah Singapura.

Dari total area terbakar, sekitar 40.016 hektare tercatat berada di lahan gambut.

Wilayah Kalimantan menjadi penyumbang area gambut terbakar terbesar dengan 20.414 hektare.

Aturan dan Potensi Sanksi dalam Perjanjian ASEAN

ASEAN telah memiliki Perjanjian tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas sejak tahun 2002.

Perjanjian tersebut bertujuan mencegah dan memantau polusi kabut asap yang berasal dari kebakaran.

Lantas, apakah mekanisme tersebut memungkinkan Indonesia langsung dikenai sanksi oleh ASEAN?

Perjanjian tersebut tidak memiliki mekanisme denda otomatis ataupun sanksi ekonomi.

Persoalan yang muncul diarahkan untuk diselesaikan secara damai melalui konsultasi antarpihak.