Langkah hukum yang ditempuh pegiat pendidikan terkait keabsahan dokumen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang.

Mercy Sihombing mengaku mendapatkan berbagai teror setelah membawa persoalan tersebut ke ranah peradilan.

Tekanan tersebut datang dalam bentuk pesan pribadi hingga komentar terbuka di media sosial. Sejumlah pihak bahkan melontarkan makian kasar serta ancaman pembunuhan secara terang-terangan.

Mercy mengungkapkan bahwa dirinya mendapat pesan WhatsApp dengan kata-kata tidak pantas. Di platform digital lain, ia juga mendapati komentar yang menyebutnya tidak normal hingga ancaman fisik.

Meski menghadapi gelombang teror, ia menegaskan bahwa langkah hukum yang dilakukannya sama sekali bukan manuver politik.

Fokus utamanya murni berada pada aspek administrasi pendidikan serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Gugatan tersebut secara spesifik menyoroti prosedur penerbitan surat keterangan oleh kementerian terkait yang dinilainya diskriminatif. Mercy menyoroti ketidakkonsistenan dalam penyensoran informasi biodata pada dokumen penyetaraan.

Ia mempertimbangkan mengapa kolom nama ayah dibuka sementara nama ibu kandung ditutup rapat. Selain itu, ia menemukan sejumlah kejanggalan administratif seperti ketiadaan lampiran validasi resmi dari perwakilan kedutaan.

Persoalan redaksi dokumen yang mencantumkan frasa setara tamat SMK turut dipertanyakan dalam gugatan ini.

Menurutnya, standar pendidikan seharusnya melibatkan kompetensi utuh serta penerapan aturan yang konsisten bagi siapa pun.

Dalam kesempatan yang sama, ia turut menyampaikan opsi alternatif jika nantinya pengadilan membatalkan dokumen tersebut.

Ia menilai pejabat terkait tetap memiliki peluang menempuh jalur pendidikan formal lain yang sah.