Hakim Konstitusi Guntur Hamzah meminta para pemohon untuk mempertimbangkan kembali gugatan terhadap Pasal 158 UU KUHAP.

Menurut Guntur, ketentuan tersebut sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Aturan itu menegaskan bahwa praperadilan hanya bisa diajukan satu kali untuk objek yang sama.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang perkara 317/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Rabu.

Ia menilai pengujian pasal tersebut ibarat menggaruk bagian tubuh yang tidak merasa gatal.

Meskipun demikian, praperadilan tetap terbuka untuk diajukan kembali apabila muncul tindakan atau peristiwa hukum baru yang berbeda.

Dalam kesempatan yang sama, Guntur turut mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dari kalangan advokat.

Pengalaman mendampingi klien tersangka yang menjalani praperadilan harus dijelaskan secara rinci dengan bukti nyata.

Para pemohon sebelumnya menyampaikan kekhawatiran bahwa praktik praperadilan berulang dapat mengganggu proses penegakan hukum.

Mereka meminta MK menegaskan pembatasan pengajuan praperadilan agar tidak dilakukan berkali-kali.

Kasus hukum Roy Suryo melawan Presiden ke-7 Joko Widodo mengenai ijazah palsu digunakan sebagai pintu masuk.

Peristiwa tersebut dijadikan studi kasus untuk melihat apakah praperadilan dapat diajukan secara berulang.

Rismon Hasiholan Sianipar bersama rekan-rekannya menyoroti potensi hambatan dalam penyidikan dan penuntutan jika gugatan tidak dibatasi.

Mereka mempertanyakan kemungkinan mekanisme hukum tersebut dilakukan secara fragmentasi atau berulang kali hingga berkali-kali.