Mahkamah Konstitusi memberikan instruksi kepada kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk memperbaiki berkas permohonan uji materi.

Gugatan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) huruf e di dalam KUHAP baru.

Permohonan itu diajukan oleh Maret Samuel Sueken dan terdaftar secara resmi dengan Nomor 316/PUU-XXIV/2026.

Fokus gugatan menyoroti aturan mengenai mekanisme praperadilan yang dinilai berpotensi menghambat pokok perkara.

Majelis hakim menyampaikan permintaan perbaikan tersebut dalam sidang pendahuluan yang digelar pada Rabu (2/9/2026).

Hakim Konstitusi Arsul Sani menilai dokumen permohonan pemohon belum merujuk secara lengkap pada PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Aturan tersebut mengatur tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Sebelum sidang berakhir, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa pemohon hanya memiliki satu kesempatan perbaikan.

Perbaikan berkas permohonan wajib diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam batas waktu 14 hari.

Kuasa hukum pemohon, Ade Darmawan, menyatakan bakal mengikuti nasihat serta arahan dari majelis hakim.

Pihaknya juga mempertimbangkan opsi penambahan pasal lain seperti Pasal 160 ke dalam draf perbaikan.

Berkas perbaikan fisik maupun digital harus diterima Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya Selasa, 15 September 2026 pukul 12.00 WIB.

Selain menyesuaikan format administrasi, kubu pemohon juga menanggapi sorotan hakim mengenai dinamika hukum acara terkini.

Majelis turut mempertimbangkan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 yang terbit setelah gugatan didaftarkan.

Melalui langkah perbaikan ini, pemohon berharap substansi pembatasan praperadilan berulang dapat diuji secara komprehensif oleh Mahkamah Konstitusi.