Proyek smelter milik PT Ceria Nugraha Indotama sempat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Kendati demikian, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa dugaan korupsi tata kelola nikel perusahaan tersebut sama sekali tidak terkait dengan program PSN.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan perkara ini berfokus pada pembukaan tambang dan rekanan ekspor.

Seluruh kegiatan tersebut dinilai berada di luar ketentuan resmi serta terpisah dari proyek hilirisasi yang berstatus strategis nasional.

Dugaan Pelanggaran Tata Kelola Nikel

Penyidikan yang berjalan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan mencakup periode pengelolaan nikel dari 2017 hingga 2020.

PT CNI tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Sulawesi Tenggara pada rentang waktu 2017 sampai 2019.

Perusahaan tersebut diduga belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya meski sudah mengantongi rekomendasi melakukan ekspor.

Kejaksaan menduga ada pengaturan hasil uji kadar nikel bersama penyelenggara negara agar memenuhi persyaratan ekspor.

Kadar nikel sengaja dibuat berada di bawah 1,7 persen agar memenuhi syarat ekspor yang berlaku pada masa itu.

Padahal, ketentuan yang berlaku saat itu mensyaratkan kadar nikel harus berada di atas angka 1,7 persen.

Penggunaan dokumen yang tidak sah tersebut diduga memicu kerugian keuangan negara hingga mencapai ratusan miliar rupiah.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 2.714.500 atau tepatnya Rp401.653.737.469,69.

Pihak PT CNI sendiri telah menyerahkan uang dengan nominal yang sama kepada penyidik pada akhir Agustus 2026.

Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar menyebutkan uang tersebut telah disita dan dititipkan pada rekening resmi.

Titipan dana tersebut ditempatkan pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Mandiri sebagai langkah pemulihan keuangan negara.

Meski dana kerugian telah diserahkan, proses penyidikan masih terus berjalan untuk melengkapi alat bukti dan pertanggungjawaban hukum.