Kasus Dugaan Korupsi Smelter CNI Rp401 Miliar Terjadi di Luar PSN Jokowi
Proyek smelter milik PT Ceria Nugraha Indotama sempat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Kendati demikian, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa dugaan korupsi tata kelola nikel perusahaan tersebut sama sekali tidak terkait dengan program PSN.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan perkara ini berfokus pada pembukaan tambang dan rekanan ekspor.
Seluruh kegiatan tersebut dinilai berada di luar ketentuan resmi serta terpisah dari proyek hilirisasi yang berstatus strategis nasional.
Dugaan Pelanggaran Tata Kelola Nikel
Penyidikan yang berjalan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan mencakup periode pengelolaan nikel dari 2017 hingga 2020.
PT CNI tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Sulawesi Tenggara pada rentang waktu 2017 sampai 2019.
Perusahaan tersebut diduga belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya meski sudah mengantongi rekomendasi melakukan ekspor.
Kejaksaan menduga ada pengaturan hasil uji kadar nikel bersama penyelenggara negara agar memenuhi persyaratan ekspor.
Kadar nikel sengaja dibuat berada di bawah 1,7 persen agar memenuhi syarat ekspor yang berlaku pada masa itu.
Padahal, ketentuan yang berlaku saat itu mensyaratkan kadar nikel harus berada di atas angka 1,7 persen.
Penggunaan dokumen yang tidak sah tersebut diduga memicu kerugian keuangan negara hingga mencapai ratusan miliar rupiah.
Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 2.714.500 atau tepatnya Rp401.653.737.469,69.
Pihak PT CNI sendiri telah menyerahkan uang dengan nominal yang sama kepada penyidik pada akhir Agustus 2026.
Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar menyebutkan uang tersebut telah disita dan dititipkan pada rekening resmi.
Titipan dana tersebut ditempatkan pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Mandiri sebagai langkah pemulihan keuangan negara.
Meski dana kerugian telah diserahkan, proses penyidikan masih terus berjalan untuk melengkapi alat bukti dan pertanggungjawaban hukum.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






