Penerapan aturan perampasan aset di berbagai negara tidak hanya terbatas pada kasus tindak pidana korupsi saja.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Rabu.

Sejumlah kejahatan lain yang dinilai merugikan keuangan negara serta masyarakat luas juga patut untuk disasar lewat mekanisme serupa.

Ia mencontohkan Amerika Serikat yang menggunakan mekanisme civil forfeiture untuk menyita hasil kejahatan narkoba hingga pencucian uang.

Sementara itu, Inggris menerapkan instrumen hukum yang mampu menjangkau perampasan aset tindak pidana berat tanpa vonis pidana.

Komisi III mendapati banyak masukan agar kejahatan terorisme, narkotika, penipuan investasi, hingga lingkungan hidup masuk dalam rezim ini.

Spektrum kerugian dari tindak pidana tersebut dinilai memiliki dampak yang sangat destruktif bagi negara maupun masyarakat.

Perampasan aset dalam kasus narkotika dan terorisme dianggap efektif untuk memutus aliran dana serta logistik jaringan kejahatan.

Prinsip dasar aturan ini adalah memastikan bahwa tidak ada pelaku kejahatan yang bisa menikmati hasil dari perbuatan melawan hukum.

Namun, integritas aparat penegak hukum menjadi faktor krusial agar aturan tersebut tidak disalahgunakan untuk melakukan kriminalisasi.

Sebelumnya, Komisi III telah merinci sebanyak 13 jenis tindak pidana yang diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Daftar tersebut mencakup tindak pidana korupsi, narkotika, psikotropika, terorisme, hingga penyelundupan manusia serta senjata.

Selain itu, cakupan beleid ini juga menyasar kejahatan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, dan perasuransian.

Sektor pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang turut dimasukkan ke dalam daftar rancangan undang-undang tersebut.