Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bauran energi baru terbarukan Indonesia berada di level 17,3% pada semester I 2026.

Angka tersebut mengalami koreksi dari pencapaian kuartal I 2026 yang sempat menyentuh angka 18,3% dalam periode sebelumnya.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan perubahan itu dipengaruhi pembangunan pembangkit listrik untuk kebutuhan sendiri.

Pembangkit mandiri atau captive power tersebut berbasis energi fosil seperti batu bara dan gas yang sesuai dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pemerintah secara resmi menetapkan target kapasitas bauran energi bersih sebesar 30% yang harus tercapai pada tahun 2034 mendatang.

Salah satu instrumen utama untuk mengejar target tersebut dilakukan melalui RUPTL 2025–2034 yang mencakup tambahan pembangkit sekitar 70 GW.

Dari total tambahan tersebut, sekitar 42,6 GW atau 62% berasal dari sumber energi baru terbarukan untuk mendukung pasokan listrik.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung berupa jaringan transmisi dan gardu induk untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional.

Keberhasilan kegiatan EBTKE sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai di bidangnya.

Dalam peta jalan pengembangan energi bersih, tenaga surya menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian besar dari pemerintah.

Pemerintah memetakan potensi pengembangan PLTS hingga 100 GWp sebagai penggerak utama peningkatan kapasitas energi bersih nasional.

Program tersebut diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun atau setara dengan US$71,3 miliar.

Selain pasokan listrik, pengembangan PLTS memberikan dampak ekonomi berupa penghematan energi dan penciptaan jutaan lapangan kerja.

Pemerintah menilai tantangan utama transisi energi saat ini terletak pada pembangunan ekosistem rantai pasok yang terintegrasi penuh.

Bahan baku penting seperti nikel, bauksit, silika, dan tembaga didorong untuk dikembangkan di dalam negeri guna mendukung transisi energi.