Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan klarifikasi resmi mengenai pemberitaan yang menyebut adanya alokasi dana khusus.

Dana sebesar Rp103 miliar tersebut ramai diperbincangkan publik karena dikaitkan langsung dengan pembiayaan konten podcast.

Ferry menegaskan bahwa nominal tersebut tidak diperuntukkan secara khusus untuk podcast kementerian.

Anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi secara jauh lebih luas.

Tujuan utamanya adalah mendukung penyampaian berbagai program serta kebijakan perkoperasian kepada masyarakat luas.

Alokasi dana sebesar Rp103 miliar itu mencakup pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan komunikasi publik.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kebutuhan dokumentasi, publikasi, hingga dukungan tata usaha.

Teknologi informasi serta penyediaan infrastruktur pendukung turut dimasukkan ke dalam rincian alokasi anggaran tersebut.

Penjelasan itu disampaikan langsung oleh Menkop dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI.

Agenda rapat kerja tersebut berlangsung untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta.

Rapat penting tersebut diselenggarakan secara resmi pada hari Selasa, 1 September.

Komunikasi publik dinilai bukan hanya mengenai pembuatan podcast semata dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Podcast ditegaskan hanya sebagai salah satu kanal komunikasi yang dimanfaatkan oleh pihak kementerian.

Berbagai fungsi pendukung lain sangat diperlukan dalam menjalankan seluruh tugas kementerian.

Ia menambahkan bahwa komunikasi publik juga membutuhkan pengetahuan serta keahlian yang profesional.

Hal tersebut penting agar informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat disampaikan secara tepat.

Informasi program juga harus mudah dipahami dan mampu menjangkau masyarakat secara luas.

Ilmu komunikasi memegang peran penting dalam memastikan program pemerintah dipahami dengan baik.

Kementerian Koperasi juga mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan program perkoperasian.

Pengajuan tambahan tersebut diutamakan untuk penguatan sumber daya manusia dan bidang pendidikan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menyampaikan apresiasi atas kinerja kementerian.

Eko meminta agar kebutuhan anggaran diarahkan spesifik untuk memperkuat koperasi termasuk KDKMP.