Kementerian Komunikasi dan Digital secara resmi menerbitkan aturan baru untuk melindungi hak para pengguna layanan telekomunikasi seluler.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXII/2025 yang disahkan pada tanggal 23 Juli 2026.

Perlindungan Hak Pelanggan Telekomunikasi

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibayar penuh oleh pelanggan merupakan hak mutlak milik konsumen.

Sisa kuota tersebut tidak boleh begitu saja dihanguskan oleh operator seluler tanpa memberikan perlindungan yang layak.

Selain itu, operator juga dilarang keras mengenakan biaya tambahan apa pun kepada pelanggan yang ingin mempertahankan sisa kuota mereka.

Berdasarkan aturan baru ini, sisa kuota secara hukum dipandang sebagai hak milik tidak berwujud atau intangible asset.

Aset tersebut mengandung nilai ekonomi serta manfaat jasa yang telah dilunasi oleh pengguna melalui pembelian paket data.

Kewajiban Penyelenggara Jaringan Seluler

Pemerintah mewajibkan seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk menyediakan berbagai pilihan paket layanan yang fleksibel.

Pilihan tersebut mencakup paket dengan fitur akumulasi kuota atau rollover, paket non-rollover, hingga bentuk inovasi perlindungan layanan lainnya.

Operator juga harus melindungi sisa kuota yang belum terpakai pada layanan prabayar maupun pascabayar melalui mekanisme perpanjangan masa aktif.

Bentuk perlindungan lainnya dapat berupa pengalihan manfaat, pemberian kompensasi, hingga pengembalian dana atau refund kepada pelanggan.

Penyelenggara layanan seluler juga diwajibkan meningkatkan transparansi informasi terkait harga, volume, masa berlaku, serta pemakaian wajar.

Setiap operator harus menyediakan kanal pemantauan terintegrasi serta memperkuat mekanisme penanganan pengaduan pelanggan secara berkala.

Penyelenggara jaringan seluler wajib menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban ini kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital minimal sebulan sekali.

Kementerian Komunikasi dan Digital secara berkala akan mengawasi pelaksanaan aturan ini agar hak konsumen benar-benar terlindungi di lapangan.