Sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan usulan penambahan dana untuk tahun 2027.

Pengajuan tersebut mengemuka dalam rangkaian rapat kerja bersama komisi-komisi di DPR.

Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran ini berlangsung secara terbuka maupun tertutup.

Pertemuan legislatif dan mitra kerja tersebut terjadwal sejak Senin tanggal 31 Agustus hingga Selasa 1 September.

Dalam forum tersebut, berbagai instansi meminta alokasi ekstra dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berikut adalah daftar sejumlah kementerian dan lembaga yang meminta tambahan anggaran berdasarkan catatan rapat:

Kemendikdasmen memiliki pagu anggaran Rp61,10 triliun dan mengajukan usulan tambahan sebesar Rp157,76 triliun.

Mahkamah Agung mendapat pagu anggaran Rp19,34 triliun dengan usulan tambahan mencapai Rp7,9 triliun.

Komisi Yudisial mencatatkan pagu anggaran Rp201,09 miliar dan mengajukan tambahan sebesar Rp31,3 miliar.

Komisi Pemilihan Umum memiliki pagu anggaran Rp4,68 triliun serta usulan tambahan senilai Rp78,3 miliar.

Bawaslu dijatah pagu anggaran Rp3,74 triliun dan mengusulkan tambahan dana sebesar Rp772,74 miliar.

Mahkamah Konstitusi memegang pagu anggaran Rp360,8 miliar dengan usulan tambahan sebanyak Rp67 miliar.

Kejaksaan Agung memperoleh pagu anggaran Rp21,5 triliun serta mengajukan tambahan sebesar Rp22,1 triliun.

Kementerian Sekretariat Negara mendapat pagu anggaran Rp2,6 triliun dan meminta tambahan Rp6,6 triliun.

Polri dijatah pagu anggaran Rp139,19 triliun dengan usulan tambahan mencapai Rp66 triliun.

Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki pagu anggaran Rp11,5 triliun serta usulan tambahan Rp3,2 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengantongi pagu anggaran Rp1,4 triliun dengan tambahan Rp774,3 miliar.