Kementerian Keuangan bergerak cepat menindak puluhan badan usaha di sektor industri baja yang diduga menghindari kewajiban fiskal mereka.

Langkah penindakan ini dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah kepemimpinan Bimo Wijayanto selaku direktur jenderal.

Sebanyak 38 entitas bisnis dari target sekitar 40 perusahaan telah masuk dalam daftar penanganan resmi kementerian.

Fokus penindakan diarahkan khusus pada korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan baja scrap atau material dari baja bekas.

Status hukum dan administratif dari 38 perusahaan yang sedang ditangani tersebut saat ini bervariasi di berbagai tahapan.

Beberapa di antaranya bahkan telah masuk ke dalam tahap bukti permulaan, proses case building, pengawasan ketat, hingga pemeriksaan.

Meski demikian, pihak Direktorat Jenderal Pajak belum dapat menyampaikan estimasi pasti mengenai potensi penerimaan negara dari kasus ini.

Kendali pemeriksaan masih terus berjalan secara intensif untuk menghitung kerugian serta potensi pendapatan yang bisa ditarik.

Dalam menangani perkara ini, otoritas pajak memilih untuk mengutamakan penerapan prinsip ultimum remedium bagi para pelaku.

Prinsip tersebut diharapkan mampu mendorong para wajib pajak melunasi tanggungan beserta denda administratif mereka.

Melalui skema tersebut, penyelesaian kasus dihindarkan dari ranah pidana agar kelangsungan operasional bisnis tetap terjaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa potensi penerimaan negara dari sektor ini sangat besar.

Bendahara Negara memperkirakan potensi pendapatan yang bisa ditarik mencapai kisaran Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.

Upaya penertiban ini merupakan bagian dari strategi ekstensifikasi perpajakan untuk memperluas basis pendapatan kas negara.

Pajak yang dikejar meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta kewajiban perpajakan dari aktivitas impor.