Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya respons cepat bagi humas pemerintah pusat maupun daerah.

Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian serta disrupsi informasi digital.

Kecepatan merespons diperlukan agar ruang informasi tidak dibiarkan kosong oleh narasi yang tidak tepat.

Pesan itu disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri dalam sebuah forum koordinasi di Jakarta pada Selasa (1/9/2026).

Bima menjelaskan bahwa pola komunikasi pemerintah kini telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Masyarakat saat ini memiliki peran yang jauh lebih besar dalam memproduksi serta menyebarkan informasi di ruang publik.

Dulu panggung media digerakkan sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan sekarang situasinya menjadi terbalik.

Masyarakat kini merekam dan mengunggah konten hingga viral, lalu membentuk persepsi sebelum pemerintah merespons.

Kecepatan merespons juga penting untuk mencegah munculnya spekulasi liar ketika pemerintah terlambat memberikan penjelasan.

Kondisi keterlambatan tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak berseberangan melalui penyebaran potongan video dan narasi.

Bima memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang telah memiliki unit khusus untuk menangkal hoaks.

Unit cyber hoax di beberapa kota mampu bergerak cepat dalam hitungan jam untuk meredam disinformasi.

Selain respons cepat, ia juga menekankan pentingnya membangun narasi yang terpadu di lingkungan instansi pemerintah.

Humas pemerintah dinilai perlu dilibatkan sejak awal melalui proses ko-kreasi bersama perangkat daerah.

Langkah tersebut berfokus pada narasi tunggal yang dominan serta telah direncanakan dan disepakati sebelumnya.

Media monitoring juga diminta untuk dimaksimalkan guna membaca sentimen publik secara lebih menyeluruh.

Humas pemerintah didorong agar tidak bersikap defensif, melainkan proaktif menyampaikan capaian serta praktik baik.