Pemerintah secara resmi melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet milik pengguna.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026.

Aturan ini diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2026 lalu.

Ketentuan itu langsung berlaku karena merupakan instrumen kepastian hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tersebut bertanggal 23 Juli 2026.

Plt Karo Humas Komdigi, Farida Dewi Maharani, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes.

Sifat tersebut membuat putusan berlaku final dan mengikat sejak ditetapkan.

Kewajiban operator seluler untuk melindungi hak ekonomis kuota pelanggan sudah berjalan sejak penetapan.

Pilihan Layanan Pelanggan

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa sisa kuota merupakan hak pelanggan yang wajib mendapatkan perlindungan.

Operator dilarang mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut.

Pemerintah mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Bentuk perlindungan tersebut mencakup akumulasi kuota atau rollover.

Pilihan lainnya meliputi tanpa akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, serta pengalihan manfaat.

Operator juga dapat memberikan kompensasi pengembalian dana atau bentuk perlindungan lain yang tidak merugikan pelanggan.

Perubahan pendekatan ini memastikan pelanggan yang menentukan pilihan layanan sesuai pola penggunaan.

Operator kini tidak lagi berhak memilihkan layanan secara sepihak untuk pelanggan.

Operator seluler juga wajib memberikan edukasi serta informasi yang jelas mengenai harga dan volume kuota.

Informasi tersebut mencakup masa berlaku, segmentasi penggunaan, hingga ketentuan pemakaian secara wajar.

Surat edaran ini memberikan batas waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban.

Laporan perkembangan pemenuhan kewajiban tersebut wajib disampaikan secara berkala satu kali setiap bulan.