Dewan Perwakilan Rakyat resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026-2031.

Keputusan penting tersebut disahkan secara langsung dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 01 Sep 2026 11:22 WIB.

Pengesahan ini dilakukan setelah seluruh anggota dewan menyetujui laporan hasil uji kelayakan dari Komisi XI DPR.

Ketua DPR Puan Maharani bertindak sebagai pimpinan rapat yang menanyakan persetujuan kepada para anggota dewan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan bulat oleh seluruh anggota DPR yang hadir.

Selain posisi Gubernur BI, DPR juga menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI.

Solikin M. Juhro turut disetujui oleh parlemen untuk menduduki posisi sebagai Deputi Gubernur BI periode yang sama.

Ketiga pejabat baru Dewan Gubernur BI ini dijadwalkan menjalani pelantikan di Mahkamah Agung.

Proses pelantikan tersebut rencananya akan dilangsungkan pada Rabu mendatang berdasarkan Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden itu nantinya diterbitkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum disahkan di paripurna, ketiga kandidat telah melalui rangkaian uji kelayakan di Komisi XI.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilaksanakan selama dua hari penuh pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 2026.

Hari pertama uji kelayakan berfokus pada Destry sebagai calon Gubernur dan Aida sebagai calon Deputi Gubernur Senior.

Hari kedua dilanjutkan dengan pengujian terhadap Solikin M. Juhro serta M.

Anwar Bashori.

Pergantian pimpinan bank sentral ini terjadi menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo.

Perry Warjiyo tercatat resmi mengundurkan diri dari kursi Gubernur BI pada tanggal 25 Juli 2026.

Destry sebelumnya aktif mengemban tugas sebagai Deputi Gubernur Senior mendampingi kepemimpinan Perry.

Posisi Deputi Gubernur Senior yang ditinggalkan Destry kini diisi oleh Aida S. Budiman.

Aida sendiri sebelumnya mengemban tanggung jawab penting sebagai salah satu Deputi Gubernur BI.

Sementara itu, Solikin M. Juhro naik jabatan dari posisi lamanya sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial.