Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi berencana menghadirkan 303 orang saksi.

Saksi-saksi tersebut dipanggil dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Empat orang terdakwa diproses hukum dalam perkara rasuah ini.

Para terdakwa meliputi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Terdakwa lainnya adalah Ishfah Abidal Azis, Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba.

Jaksa menyampaikan keterangan tersebut di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Puluhan saksi terbagi ke dalam beberapa klaster pemeriksaan yang berbeda.

Klaster Saksi dan Ahli

Klaster pertama saksi berasal dari unsur Kementerian Agama Republik Indonesia.

Klaster kedua berasal dari unsur Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan pihak lainnya.

Kelompok penyelenggara ibadah khusus dibagi berdasarkan pembayaran rekening penampungan.

Selain saksi, jaksa juga menyiapkan kurang lebih tujuh orang ahli.

Majelis hakim memperkirakan vonis perkara ini akan dijatuhkan pada bulan Desember.

Berdasarkan standar operasional prosedur, putusan harus keluar sebelum masa penahanan habis.

Hakim menolak perlawanan penasihat hukum terkait dalil kebijakan kuota haji.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan mencatat dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41.

Jadwal Putusan dan Pembelaan Terdakwa

Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani memastikan bahwa putusan perkara ini dijadwalkan paling lambat pada tanggal 22 Desember sesuai dengan batas akhir masa penahanan para terdakwa.

Sebelumnya, majelis hakim menolak perlawanan atau eksepsi dari tim penasihat hukum Yaqut Cholil Qoumas karena substansi kebijakan pengisian kuota haji tambahan sudah masuk ke dalam materi pokok perkara.

Hakim menilai pembuktian terkait unsur kesengajaan atau niat jahat serta aliran dana dari jemaah dan pihak penyelenggara haji khusus akan diuji secara mendalam selama persidangan berlangsung.

Sementara itu, Yaqut Cholil Qoumas menyatakan siap mengikuti seluruh rangkaian proses hukum secara kooperatif dan berharap majelis hakim dapat menilai kebijakannya secara utuh.

Yaqut menegaskan dirinya akan menjawab seluruh dakwaan dengan terang-terang berdasarkan kewenangan yang ia miliki saat menjabat sebagai Menteri Agama demi keselamatan jemaah.