Pakar hukum Romli Atmasasmita menilai kebijakan pemerintah merumuskan legalitas bagi PT Timah untuk membeli timah rakyat di Bangka Belitung sebagai langkah yang tepat.

Menurutnya, negara seharusnya mengedepankan pembinaan dan legalisasi pertambangan rakyat dibandingkan memproses hukum masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Pernyataan itu mengemuka di tengah proses hukum kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan sejumlah pihak termasuk Alwin Albar dan Harvey Moeis.

Mahkamah Agung sebelumnya menyatakan penghitungan kerugian keuangan negara senilai Rp300 triliun oleh BPKP dalam perkara tersebut tidak tepat.

MA merinci angka tersebut terdiri atas pembayaran bijih timah mitra PT Timah sebesar Rp26 triliun dan kelebihan sewa alat senilai Rp2,2 triliun.

Dengan rincian itu, nilai yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara tercatat sekitar Rp28 triliun dan kerugian lingkungan mencapai Rp271 triliun.

Romli juga menyoroti penggunaan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yang dipakai oleh pihak Kejaksaan Agung.

Ia mengingatkan bahwa kewenangan menghitung kerugian keuangan negara telah diatur secara khusus melalui regulasi dan SEMA.

Pemerintah sendiri sebelumnya telah menyepakati langkah terpadu untuk menyelesaikan permasalahan hukum di wilayah operasi PT Timah.

Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

PT Timah kini dibenarkan melakukan pembelian timah masyarakat sebagai langkah sementara guna meredam situasi mendesak di daerah.

Kebijakan tersebut akan berjalan sementara waktu hingga pemerintah menerbitkan regulasi khusus mengenai pertimahan.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden mengenai pertimahan yang sudah disampaikan kepada Presiden.

Sambil menunggu aturan tersebut rampung, pemerintah membentuk tim kecil yang dipimpin Otto Hasibuan untuk merumuskan aspek legalitas pembelian.