Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan anggaran senilai Rp5 triliun pada tahun 2027.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung inisiatif awal menuju pelaksanaan program sekolah gratis.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar pendidikan dasar swasta bebas biaya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan pagu anggaran kementeriannya ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun.

Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2,86 triliun dibandingkan dengan pagu indikatif 2027 yang sebelumnya berada di angka Rp58,24 triliun.

Dari total pagu tersebut, dana sebesar Rp55,5 triliun difokuskan sepenuhnya untuk mendukung berbagai program kerja prioritas nasional.

Program pertama adalah revitalisasi pendidikan dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp9,28 triliun.

Inisiatif awal untuk mewujudkan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya mendapat porsi sebesar Rp5 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Mu'ti dalam rapat kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Senin.

Anggaran Rp5 triliun tersebut merupakan hasil penyesuaian yang dilakukan terhadap anggaran program revitalisasi satuan pendidikan.

Semula, alokasi anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan tersebut dipatok sebesar Rp14,28 triliun.

Setelah melalui penyesuaian oleh Kementerian Keuangan, alokasi untuk program revitalisasi akhirnya menjadi Rp9,28 triliun.

Kemendikdasmen juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program prioritas lain pada tahun anggaran 2027.

Program tersebut mencakup bantuan perlengkapan sekolah sebesar Rp250 miliar dan sekolah nasional terintegrasi Rp7,21 triliun.

Selain itu, terdapat alokasi digitalisasi pembelajaran sebesar Rp5,83 triliun serta peningkatan kesejahteraan guru non-ASN mencapai Rp14,09 triliun.

Program Indonesia Pintar mendapatkan alokasi sebesar Rp13,79 triliun dan program studio guru dialokasikan sebesar Rp40 miliar.

Mu'ti juga menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk kementeriannya pada tahun 2027 sebesar Rp157,76 triliun.

Tambahan dana tersebut diajukan untuk mendukung perluasan sasaran revitalisasi satuan pendidikan sebanyak 100.000 satuan pendidikan.