Kejaksaan Agung membongkar modus operandi yang diduga digunakan PT Ceria Nugraha Indotama dalam kasus korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara.

Perusahaan tersebut menjalankan aktivitas penambangan pada periode 2017 sampai 2020 tanpa mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.

Meskipun belum memiliki RKAB yang sah, pihak perusahaan tetap mengoperasikan kegiatan ekspor komoditas pertambangan nikel.

Dirdik Jampidsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut telah mengantongi rekomendasi ekspor.

Pihak PT CNI diduga bersekongkol bersama penyelenggara negara untuk merekayasa hasil pengujian kadar nikel.

Manipulasi tersebut dilakukan agar nilai uji kadar nikel kurang dari 1,7 persen demi memenuhi syarat ekspor.

Selain itu, perusahaan itu juga diduga memanfaatkan dokumen tidak sah dalam menjalankan aktivitas pengiriman keluar negeri.

Akibat rangkaian tindakan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan yang nilainya telah diaudit secara resmi.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPK, kerugian tercatat mencapai angka Rp401.653.737.469,69.

Selama proses penyidikan perkara berlangsung, penyidik telah memeriksa sebanyak 116 orang saksi.

Selain para saksi, aparat penegak hukum juga meminta keterangan dari tiga orang ahli terkait kasus ini.

Penyidik turut menyita 143 dokumen serta melakukan penggeledahan di beberapa wilayah berbeda.

Lokasi penggeledahan tersebut mencakup wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, hingga DKI Jakarta.

Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah menerima penyerahan dana senilai Rp401 miliar terkait perkara ini.

Uang tersebut kini dititipkan pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Mandiri atas nama Jampidsus.

Saat ini, penyidik masih terus mengkonstruksikan peristiwa pidana beserta kelengkapan alat buktinya.

Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.