Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kisah mengenai penolakan tawaran pinjaman dana dari International Monetary Fund.

Tawaran tersebut sempat diterima oleh Menteri Keuangan ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.

Mendengar laporan tersebut, Prabowo menyatakan rasa kagetnya sekaligus memberikan instruksi tegas untuk menolak pinjaman tersebut.

Ia menegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini masih mampu berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada pinjaman dari IMF.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Prabowo dalam acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang pada Senin.

Selain menolak pinjaman luar negeri, pemerintah juga berkomitmen untuk terus berupaya menyelamatkan kebocoran anggaran negara.

Langkah efisiensi ini dilakukan agar kekayaan Indonesia bisa dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Dalam kurun waktu dua tahun masa kepemimpinannya, pemerintah telah menutup sekitar 290 Badan Usaha Milik Negara yang merugi.

Kebijakan penutupan ratusan BUMN tersebut diklaim telah menghasilkan penghematan anggaran hingga mencapai angka Rp50 triliun.

Pemerintahan Prabowo bahkan menargetkan akan kembali menutup paling sedikit 700 BUMN tidak menguntungkan hingga akhir 2026.

Melalui langkah penutupan tersebut, pemerintah berharap bisa menghemat anggaran sebesar Rp100 triliun dari berbagai biaya rutin.

Kebijakan efisiensi tersebut difokuskan untuk memangkas biaya operasional rutin, termasuk pos pengeluaran untuk gaji jajaran direksi serta komisaris perusahaan pelat merah.

Dengan sisa BUMN yang nantinya hanya berkisar antara 200 hingga 250 unit saja, tata kelola keuangan negara diyakini bakal menjadi jauh lebih sehat dan terarah ke depan.