Komisi Pemilihan Umum menetapkan alokasi dana sebesar Rp2,53 triliun untuk belanja pegawai pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Dana tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, serta uang kehormatan pimpinan dan anggota lembaga.

Sekretaris Jenderal KPU Suryadi menyampaikan rincian tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada hari Senin.

Berdasarkan pemaparan resmi, KPU secara keseluruhan mendapatkan total pagu anggaran sebesar Rp4,68 triliun untuk tahun 2027.

Proporsi terbesar dari pagu tersebut dialokasikan untuk belanja operasional pegawai yang mencapai 54,05 persen atau Rp2,53 triliun.

Sementara itu, alokasi untuk belanja operasional kantor ditetapkan sebesar Rp722 miliar atau sekitar 15,43 persen dari total pagu.

Adapun pagu anggaran untuk belanja non-operasional tercatat sebesar Rp1,42 triliun atau mencakup 30,52 persen.

Suryadi menjelaskan bahwa alokasi belanja non-operasional tersebut dipersiapkan untuk mendanai tahapan Pemilu 2029 pada tahun 2027.

Secara rinci, dana belanja pegawai Rp2,53 triliun akan menghidupi ketua dan anggota KPU sebanyak 2.785 orang.

Selain itu, anggaran tersebut juga membiayai pegawai negeri sipil sebanyak 7.890 orang di lingkungan lembaga.

Alokasi yang sama turut mencakup kebutuhan 2.783 calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 6.846 orang.

Di sisi lain, anggaran operasional kantor senilai Rp722 miliar digunakan untuk mengelola layanan perkantoran di 553 satuan kerja.

Dana operasional kantor itu mencakup pemeliharaan gedung kantor, gudang, kendaraan operasional, hingga utilitas seperti listrik dan internet.

Anggaran tersebut juga menunjang honorarium pegawai non-ASN serta pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja terkait.

Dukungan sarana teknologi informasi pemilu juga masuk dalam perencanaan guna menyiapkan aplikasi seperti Silon, Sidalih, dan Sidapil.