Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait penanganan dampak bencana asap.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan pada hari Jumat.

Melalui aturan baru ini, pihak sekolah diberikan kewenangan khusus dalam mengelola anggaran.

Kepala satuan pendidikan diizinkan untuk mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pengadaan berbagai perlengkapan pelindung.

Salah satu kebutuhan utama yang diperbolehkan untuk dibeli adalah masker kesehatan bagi siswa.

Selain itu, anggaran dapat dialokasikan untuk pengadaan alat penjernih udara serta kipas angin.

Sekolah juga bisa membeli bahan penutup ventilasi guna mengurangi paparan asap di dalam ruangan.

Pengadaan modul pembelajaran luring dan dukungan jarak jauh turut masuk dalam daftar yang diizinkan.

Aturan ini juga mengatur penyesuaian kegiatan belajar mengajar berdasarkan indeks pencemaran udara.

Pemantauan kualitas udara wajib dilakukan sedikitnya dua kali sehari oleh pihak sekolah.

Kegiatan pembelajaran tatap muka akan disesuaikan dengan tingkat kategori pencemaran udara harian.

Ketentuan Pembelajaran Berdasarkan Indeks Kualitas Udara

Ketika Indeks Standar Pencemar Udara berada pada kategori sedang, aktivitas luar ruangan seperti upacara dan olahraga harus dibatasi atau dipindahkan ke dalam ruangan.

Sementara itu, pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas ketika kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok rentan termasuk siswa PAUD dan sekolah dasar kelas awal.

Satuan pendidikan diwajibkan menghentikan sementara kegiatan tatap muka dan beralih sepenuhnya ke metode jarak jauh apabila kondisi udara memburuk hingga kategori berbahaya.