Pemerintah resmi memberikan kelonggaran aturan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam bagi para eksportir sektor pertambangan.

Kebijakan tersebut tercantum secara resmi di dalam ketentuan Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026.

Eksportir tambang kini diberikan kesempatan untuk menempatkan DHE SDA paling sedikit 30 persen selama jangka waktu paling singkat tiga bulan.

Aturan khusus ini tentu berbeda jauh jika dibandingkan dengan ketentuan umum bagi sektor pertambangan nonmigas.

Ketentuan umum sebelumnya mewajibkan penempatan sebesar 100 persen dalam kurun waktu paling singkat selama 12 bulan penuh.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa relaksasi ini memiliki tiga sasaran utama.

Tujuan tersebut mencakup dukungan stabilitas makroekonomi, pendalaman pasar keuangan, serta dorongan pembiayaan pembangunan hilirisasi.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan investasi serta kinerja ekspor dari kegiatan pengelolaan dan pengolahan SDA.

Berdasarkan data Pemberitahuan Pabean Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tercatat ada 537 NPWP eksportir pertambangan.

Data tersebut merangkum periode pengamatan mulai dari bulan Maret 2025 hingga berlanjut sampai Juli 2026.

Setelah dilakukan pemadanan data, terdapat 64 NPWP atau sekitar 12 persen yang memenuhi kriteria fasilitas Pasal 18A.

Persyaratan utama fasilitas ini mewajibkan eksportir berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang sektor pertambangan.

Perusahaan tersebut juga harus memiliki setidaknya satu pemegang saham berasal dari negara mitra dengan kepemilikan minimal 10 persen.