Pemerintah secara resmi menetapkan ketentuan bagi perusahaan eksportir yang berniat memperoleh fasilitas pelonggaran kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menguraikan persyaratan tersebut di Jakarta pada hari Selasa.

Syarat Utama Pelonggaran Aturan

Kriteria pertama mewajibkan perusahaan menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan perjanjian kerja sama internasional yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan negara mitra.

Kesepakatan tersebut dapat berbentuk hubungan bilateral maupun multilateral.

Kriteria kedua berkaitan dengan batas kepemilikan asing minimal 10% pada badan usaha eksportir yang bersangkutan.

Badan usaha tetap juga dapat masuk ke dalam kategori ini karena memiliki tingkat kepemilikan asing hingga 100%.

Setiap perusahaan yang didirikan oleh pihak asing wajib mencantumkan pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner ke Kementerian Hukum.

Langkah pendaftaran tersebut bertujuan agar seluruh struktur kepemilikan korporasi tercatat secara transparan.

Pemerintah juga melakukan perluasan jumlah mitra internasional yang kini mencakup delapan kawasan dan negara.

Tambahan tiga wilayah baru tersebut meliputi Korea Selatan, Jepang, serta Uni Eropa.

Daftar mitra sebelumnya telah mencakup Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, serta Australia.

Berdasarkan Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026, eksportir yang memilih fasilitas khusus ini wajib menempatkan minimal 30% DHE SDA selama jangka waktu tiga bulan.

Sisa dana sebesar 70% dapat dimanfaatkan secara lebih leluasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Skema tersebut dinilai berbeda dari aturan umum yang mewajibkan eksportir nonmigas menempatkan 100% DHE SDA selama 12 bulan penuh.

Selain memperluas daftar negara mitra, pemerintah turut menambah jumlah bank penempatan menjadi total 16 bank.

Komposisi bank tersebut terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN yang telah ditunjuk resmi.