Sistem penghitungan data desil untuk mengukur kondisi ekonomi masyarakat dinilai tidak akurat dan menuai kritik tajam.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut metode tersebut membuat pekerja berpenghasilan rendah masuk kelompok kaya.

Banyak buruh yang menerima Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten Kota justru terdata masuk dalam kelompok desil enam hingga sepuluh.

Ia mencontohkan seorang pekerja dengan pendapatan sekitar Rp3 juta per bulan dapat masuk ke dalam desil sembilan atau sepuluh.

Kondisi tersebut bisa terjadi karena penghitungan tidak hanya melihat pendapatan melainkan juga aset serta tempat tinggal.

Klasifikasi yang mencakup kondisi dinding rumah, kendaraan bermotor, hingga pengeluaran per kapita dinilai membingungkan masyarakat.

Ia memberikan ilustrasi pekerja berpenghasilan Rp2 juta yang tinggal di rumah warisan keluarga tidak layak masuk kategori kaya.

Kepemilikan kendaraan bermotor dari hasil hibah atau warisan juga tidak serta-merta mencerminkan tingkat penghasilan seseorang.

Oleh karena itu, pemerintah diminta segera mengubah kategori penghitungan agar lebih mencerminkan pendapatan riil masyarakat.

Standar internasional dinilai lebih tepat menggunakan upah karena berkorelasi langsung dengan kemampuan ekonomi pekerja.

Evaluasi Berkala dan Alokasi Anggaran

Said Iqbal juga menyoroti besarnya alokasi anggaran operasional Badan Pusat Statistik secara keseluruhan yang mencapai Rp7 triliun.

Ia menyayangkan dana besar dari negara tersebut justru menghasilkan data yang dinilai ngawur dan membuat masyarakat pusing.

Sebagai solusi, ia mengusulkan agar klasifikasi berdasarkan pendapatan dapat dievaluasi secara berkala.

Evaluasi yang dilakukan setiap kurun waktu tertentu, seperti lima tahun, dinilai dapat mencerminkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat.