Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan persidangan perdana permohonan Praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis.

Sidang permohonan yang diajukan oleh Lodewyk Pusung tersebut akan dilangsungkan pada Jumat, 4 September 2026.

Berdasarkan informasi dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan, agenda sidang perdana tersebut adalah panggilan para pihak.

Lodewyk mendaftarkan permohonan Praperadilan ini pada Rabu, 26 Agustus 2026 dengan nomor perkara 150/Pid. Pra/2026/PN JKT.

SEL.

Melalui langkah hukum ini, ia bermaksud menguji pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Lodewyk juga pernah mempersoalkan hal serupa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun dinyatakan tidak memiliki kewenangan mengadili.

Ia juga sempat menguji keabsahan penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun hakim tunggal menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut.

Kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional ini sedikitnya memproses tujuh orang sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Para tersangka yang ditetapkan mencakup mantan Kepala Badan Gizi Nasional, beberapa mantan wakil kepala, serta sejumlah pihak dari yayasan dan perusahaan mitra.

Kejaksaan Agung menemukan indikasi bahwa program tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi yang terafiliasi dengan sekolah penerima.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak yayasan yang ditunjuk justru memiliki afiliasi dengan petinggi badan terkait serta tidak memiliki syarat resmi sebagai mitra.

Selain itu, penyidik juga menduga adanya penggelembungan harga pengadaan barang yang menyebabkan kerugian dan tidak mendukung operasional pelaksanaan program.

Pengadaan barang yang diselidiki meliputi ribuan unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, sepatu, unit tablet, hingga televisi berukuran besar.