Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan peringatan keras kepada DPR dan pemerintah.

Dia meminta agar proses pembahasan aturan ketenagakerjaan tidak mengulangi pola kilat seperti pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurutnya, proses legislasi terdahulu dilakukan secara terburu-buru hingga berpindah dari hotel ke hotel tanpa keterbukaan memadai.

Pengalaman tersebut menunjukkan adanya risiko besar jika pembentukan undang-undang dikebut tanpa transparansi publik.

Oleh karena itu, Said meminta pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tidak semata-mata berorientasi pada tenggat waktu sempit.

Berdasarkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, RUU ini ditargetkan sah paling lambat pada Oktober 2026.

Dengan sisa waktu sekitar dua bulan sejak akhir Agustus, ia mengakui ruang gerak pembahasan tergolong sangat terbatas.

Kendati demikian, batasan waktu tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan kualitas substansi perlindungan bagi pekerja.

Sikap KSP-PB dan KSPI tetap konsisten agar RUU tersebut disahkan sesuai target tanpa menghasilkan aturan yang merugikan buruh.

Pihaknya juga tak segan mengerahkan massa melalui aksi unjuk rasa jika produk hukum yang dihasilkan justru merugikan pekerja.

Aksi tersebut kemungkinan besar akan digelar mendekati masa akhir pembahasan regulasi ketenagakerjaan tersebut.

Sebagai catatan, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sendiri merupakan usul inisiatif DPR yang resmi tercatat sejak 27 Agustus 2026.