Pemerintah secara resmi memberikan perlindungan hukum bagi pelanggan layanan telekomunikasi seluler terkait hak kepemilikan paket data.

Kebijakan tersebut melarang operator seluler untuk menghapus sisa kuota internet yang belum sempat terpakai oleh pengguna.

Aturan baru ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026.

Penerbitan surat edaran itu ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2026 lalu.

Langkah tegas pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Keputusan dari mahkamah tersebut telah diputus sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa kuota internet yang telah dibeli merupakan hak penuh pelanggan.

Oleh karena itu, sisa kuota tidak boleh hangus begitu saja ketika masa berlaku paket internet tersebut berakhir.

Operator juga dilarang mengenakan biaya tambahan apa pun kepada pelanggan yang ingin mempertahankan sisa kuota.

Meutya menjelaskan bahwa kebijakan ini dikeluarkan untuk merespons berbagai laporan serta aduan dari masyarakat.

Banyak pengguna melaporkan bahwa operator belum sepenuhnya menjalankan keputusan mahkamah terkait perlindungan sisa kuota.

Selain melarang penghapusan sisa kuota, kementerian mewajibkan operator menyediakan berbagai pilihan layanan bagi konsumen.

Pilihan layanan tersebut meliputi akumulasi kuota atau rollover, skema non-rollover, hingga perpanjangan masa aktif.

Operator juga dapat menyediakan opsi pengalihan manfaat, bentuk kompensasi, maupun pengembalian dana atau refund.

Pilihan perlindungan lain juga diperbolehkan selama tidak memberikan kerugian kepada pihak pelanggan.

Perubahan regulasi ini menempatkan pelanggan sebagai pihak yang berhak menentukan layanan sesuai kebutuhan.

Kementerian juga menuntut transparansi informasi harga, jumlah kuota, hingga masa berlaku dari pihak operator.

Operator seluler diberikan batas waktu hingga tanggal 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban.