Mahkamah Konstitusi Batalkan Aturan Penghinaan Pemerintah di KUHP
Mahkamah Konstitusi secara resmi mengabulkan seluruh permohonan uji materiil terhadap aturan hukum mengenai penghinaan pemerintah dan lembaga negara.
Gugatan tersebut menyasar Pasal 240 beserta Penjelasannya serta Pasal 241 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai ketentuan tersebut berpotensi mereduksi hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pikiran serta pendapat.
Mahkamah berpandangan bahwa lembaga negara merupakan subjek hukum yang tidak memiliki perasaan saat menerima pujian, celaan, maupun kritikan.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan bahwa pemerintah bersama lembaga negara harus terbuka terhadap segala bentuk pengawasan dan kritik dari rakyat.
Ketiadaan jaminan terhadap kebebasan berpendapat dinilai dapat mengancam pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan sipil masyarakat.
Para Pemohon sebelumnya menilai frasa menghina pemerintah dalam pasal tersebut tidak memiliki parameter objektif yang cukup jelas.
Kondisi itu dikhawatirkan dapat memicu penafsiran subjektif yang berujung pada kriminalisasi terhadap ekspresi politik maupun kritik sah.
Selain itu, aturan tersebut dinilai menciptakan efek menakut-nakuti atau chilling effect bagi warga yang ingin menyampaikan pandangan terbuka.
Pasal 241 KUHP juga dianggap memperluas ruang kriminalisasi karena menjerat setiap orang yang menyebarluaskan ekspresi melalui teknologi informasi.
Kritik Warga Kini Lebih Aman dan Terlindungi
Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan bahwa orang-orang yang berada di dalam lembaga negara justru memiliki kewajiban menjaga marwah melalui pelaksanaan tugas sesuai tujuan pembentukannya.
Tanpa adanya jaminan perlindungan terhadap hak menyatakan pikiran, kebebasan sipil masyarakat dinilai bisa terancam dan kehilangan makna mendalam.
Para Pemohon sebelumnya menyoroti Penjelasan Pasal 240 KUHP yang dianggap terlalu normatif dalam mendefinisikan perbuatan merendahkan atau merusak kehormatan pemerintah.
Istilah tersebut dinilai tidak memiliki rujukan perbuatan faktual yang dapat diuji secara objektif oleh masyarakat.
Kondisi ini membuat warga kesulitan memprediksi batasan hukum antara ekspresi politik yang sah dengan tindak pidana penghinaan.
Dengan dikabulkannya permohonan ini, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kriminalisasi atas kritik yang disampaikan secara terbuka diharapkan dapat mereda.
Update Terbaru
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB






