Mahkamah Konstitusi secara resmi mengabulkan seluruh permohonan uji materiil terhadap aturan hukum mengenai penghinaan pemerintah dan lembaga negara.

Gugatan tersebut menyasar Pasal 240 beserta Penjelasannya serta Pasal 241 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai ketentuan tersebut berpotensi mereduksi hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pikiran serta pendapat.

Mahkamah berpandangan bahwa lembaga negara merupakan subjek hukum yang tidak memiliki perasaan saat menerima pujian, celaan, maupun kritikan.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan bahwa pemerintah bersama lembaga negara harus terbuka terhadap segala bentuk pengawasan dan kritik dari rakyat.

Ketiadaan jaminan terhadap kebebasan berpendapat dinilai dapat mengancam pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan sipil masyarakat.

Para Pemohon sebelumnya menilai frasa menghina pemerintah dalam pasal tersebut tidak memiliki parameter objektif yang cukup jelas.

Kondisi itu dikhawatirkan dapat memicu penafsiran subjektif yang berujung pada kriminalisasi terhadap ekspresi politik maupun kritik sah.

Selain itu, aturan tersebut dinilai menciptakan efek menakut-nakuti atau chilling effect bagi warga yang ingin menyampaikan pandangan terbuka.

Pasal 241 KUHP juga dianggap memperluas ruang kriminalisasi karena menjerat setiap orang yang menyebarluaskan ekspresi melalui teknologi informasi.

Kritik Warga Kini Lebih Aman dan Terlindungi

Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan bahwa orang-orang yang berada di dalam lembaga negara justru memiliki kewajiban menjaga marwah melalui pelaksanaan tugas sesuai tujuan pembentukannya.

Tanpa adanya jaminan perlindungan terhadap hak menyatakan pikiran, kebebasan sipil masyarakat dinilai bisa terancam dan kehilangan makna mendalam.

Para Pemohon sebelumnya menyoroti Penjelasan Pasal 240 KUHP yang dianggap terlalu normatif dalam mendefinisikan perbuatan merendahkan atau merusak kehormatan pemerintah.

Istilah tersebut dinilai tidak memiliki rujukan perbuatan faktual yang dapat diuji secara objektif oleh masyarakat.

Kondisi ini membuat warga kesulitan memprediksi batasan hukum antara ekspresi politik yang sah dengan tindak pidana penghinaan.

Dengan dikabulkannya permohonan ini, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kriminalisasi atas kritik yang disampaikan secara terbuka diharapkan dapat mereda.