Pemerintahan baru Pakistan dituntut jalankan reformasi birokrasi segera
Pakistan saat ini berada di tengah krisis sosio-ekonomi dan politik kelembagaan yang cukup kompleks.
Situasi tersebut ditandai oleh masih ditahannya mantan perdana menteri Imran Khan serta keraguan partai politik.
Kondisi ini mendorong munculnya desakan luas untuk segera melakukan rekonstruksi nasional secara menyeluruh.
Negara tersebut sebenarnya memiliki sumber daya manusia kompeten dan kekayaan alam yang melimpah.
Pakistan dinilai membutuhkan sebuah kontrak sosial baru untuk mencapai kemajuan di berbagai sektor.
Akademisi Pakistan, Naseeb Ullah Achakzai, menyampaikan gagasan terkait pembebasan tahanan politik.
Ia juga mengusulkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional baru yang bebas dari dana pembangunan diskresioner.
Pemerintah baru tersebut harus diberi wewenang penuh untuk menjamin keberlanjutan kebijakan selama satu dekade.
Para menteri serta anggota majelis dibatasi agar tidak memegang kekuasaan membelanjakan anggaran.
Tugas utama mereka difokuskan secara ketat pada pembentukan kebijakan serta penjelasan regulasi.
Desentralisasi dan Perbaikan Birokrasi
Penyerahan wewenang secara bertahap ke tingkat lokal harus dijadikan pilar utama pembangunan.
Pemerintah daerah perlu diberi wewenang penuh dalam mengelola anggaran dengan pengawasan ketat.
Reformasi birokrasi menjadi prioritas mendesak untuk menghapus budaya kerja yang lamban.
Praktik penunjukan jabatan yang merusak meritokrasi juga harus segera dihentikan.
Kantor-kantor pemerintah kerap membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk memproses satu berkas.
Kewenangan pembelanjaan anggaran dan perekrutan dinilai merusak sistem merit yang berlaku.
Pasal 248 konstitusi mengenai imunitas eksekutif bagi pejabat juga perlu ditinjau ulang.
Ketentuan tersebut dinilai sebagai warisan kolonial yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
Kontrak sosial baru harus menolak tegas praktik profiling terhadap etnis tertentu.
Penyelesaian sengketa pembagian pendapatan dan hak sumber daya alam juga harus dipenuhi.
Pendekatan militer dinilai bukan solusi akhir untuk mengatasi gejolak keamanan di wilayah tertentu.
Dialog politik yang bermakna menjadi satu-satunya cara berkelanjutan untuk meredam keresahan.
Update Terbaru
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB






