Otoritas Jasa Keuangan berencana mendorong batas maksimal porsi kepemilikan asing di sektor asuransi domestik.

Lembaga pengawas keuangan tersebut ingin persentase kepemilikan modal luar negeri naik signifikan dari batasan saat ini.

Aturan yang berlaku selama ini membatasi kepemilikan pihak asing maksimal berada di angka 80 persen. Otoritas terkait kini mengusulkan agar angka tersebut dapat ditingkatkan hingga mencapai 99 persen.

Rencana penyesuaian regulasi ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, yaitu Ogi Prastomiyono.

Pernyataan tersebut diungkapkan ketika ia sedang berada di kawasan Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pertemuan dan penjelasan resmi itu dilangsungkan di hadapan para awak media pada hari Kamis. Kebijakan tersebut digadang-gadang membawa sejumlah misi khusus bagi ekosistem keuangan nasional.

Dorongan menaikkan porsi modal asing ini didasari oleh beberapa pertimbangan mendasar yang krusial. Salah satu misi utamanya adalah untuk memperkuat kapasitas permodalan yang dimiliki oleh industri dalam negeri.

Penguatan modal lewat investor asing dinilai sangat penting bagi ketahanan finansial secara keseluruhan. Dengan tambahan kekuatan tersebut, kemampuan perusahaan asuransi lokal dalam menanggung risiko diharap bisa terdongkrak.

Selain itu, kapasitas dalam memberikan perlindungan optimal kepada para pemegang polis juga akan meningkat. Alasan berikutnya berkaitan dengan asas keadilan perlakuan bagi seluruh industri di sektor keuangan.

Sektor perbankan yang memiliki risiko sistemik bahkan diatur sedemikian rupa hingga kepemilikan asingnya diizinkan mencapai 99 persen. Aturan dalam undang-undang menunjukkan bahwa asuransi bukan institusi sistemik seperti bank.

Meskipun pengaturannya dinilai lebih ketat, porsi asing di sektor asuransi justru tertahan di angka 80 persen.

Padahal, dari sudut pandang industri, sektor asuransi seharusnya jauh lebih terbuka bagi investasi luar.

Demi mewujudkan wacana perubahan aturan ini, pihak pengawas sudah melakukan komunikasi intensif. OJK mengaku telah membicarakan rencana strategis tersebut secara langsung dengan Kementerian Keuangan.