Artis peran Nikita Mirzani saat ini sedang menanti putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Upaya hukum lanjutan tersebut diajukan terkait dengan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE serta tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Mahkamah Agung telah menunjuk susunan majelis hakim yang akan memeriksa permohonan tersebut.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diperiksa dan dikirim ke Mahkamah Agung.

Seluruh pertimbangan hukum atas permohonan itu kini berada sepenuhnya di tangan majelis hakim agung yang berwenang memutus perkara.

Saat ini, Nikita tengah menjalani masa hukuman enam tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas kasus pemerasan dan pengancaman.

Perkara tersebut bermula dari laporan seorang pengusaha kecantikan bernama Reza Gladys atas tudingan pemerasan sebesar Rp 4 miliar.

Tim hukum Nikita berupaya menunjukkan adanya kekhilafan nyata dari majelis hakim serta pertentangan dengan putusan asistennya yang divonis bebas.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Nikita dari empat tahun menjadi enam tahun penjara pada tingkat banding.

Langkah kasasi Nikita juga telah kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonannya pada Maret 2026 yang lalu.

Dalam sidang permohonan PK tersebut, tim kuasa hukum menyoroti sejumlah bukti serta penerapan pasal yang dianggap tidak tepat.

Mereka membandingkannya dengan putusan sang asisten, Mail Syahputra, yang justru dinyatakan bebas dari dakwaan pencucian uang dalam rangkaian peristiwa serupa.

Kasus hukum ini sendiri berawal dari laporan Reza Gladys atas dugaan pemerasan senilai Rp4 miliar disertai ancaman merusak reputasi bisnis lewat ulasan negatif di media sosial.

Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita sempat divonis empat tahun penjara atas pelanggaran UU ITE namun dibebaskan dari dakwaan TPPU.

Hukuman tersebut kemudian diperberat menjadi enam tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah dinyatakan terbukti melakukan pencucian uang.

Upaya kasasi yang ditempuh sebelumnya juga telah ditolak oleh Mahkamah Agung pada Maret 2026 sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.