Nasib Hukum Nikita Mirzani Bergantung Putusan PK Mahkamah Agung
Artis peran Nikita Mirzani saat ini sedang menanti putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
Upaya hukum lanjutan tersebut diajukan terkait dengan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE serta tindak pidana pencucian uang.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Mahkamah Agung telah menunjuk susunan majelis hakim yang akan memeriksa permohonan tersebut.
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diperiksa dan dikirim ke Mahkamah Agung.
Seluruh pertimbangan hukum atas permohonan itu kini berada sepenuhnya di tangan majelis hakim agung yang berwenang memutus perkara.
Saat ini, Nikita tengah menjalani masa hukuman enam tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas kasus pemerasan dan pengancaman.
Perkara tersebut bermula dari laporan seorang pengusaha kecantikan bernama Reza Gladys atas tudingan pemerasan sebesar Rp 4 miliar.
Tim hukum Nikita berupaya menunjukkan adanya kekhilafan nyata dari majelis hakim serta pertentangan dengan putusan asistennya yang divonis bebas.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Nikita dari empat tahun menjadi enam tahun penjara pada tingkat banding.
Langkah kasasi Nikita juga telah kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonannya pada Maret 2026 yang lalu.
Dalam sidang permohonan PK tersebut, tim kuasa hukum menyoroti sejumlah bukti serta penerapan pasal yang dianggap tidak tepat.
Mereka membandingkannya dengan putusan sang asisten, Mail Syahputra, yang justru dinyatakan bebas dari dakwaan pencucian uang dalam rangkaian peristiwa serupa.
Kasus hukum ini sendiri berawal dari laporan Reza Gladys atas dugaan pemerasan senilai Rp4 miliar disertai ancaman merusak reputasi bisnis lewat ulasan negatif di media sosial.
Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita sempat divonis empat tahun penjara atas pelanggaran UU ITE namun dibebaskan dari dakwaan TPPU.
Hukuman tersebut kemudian diperberat menjadi enam tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah dinyatakan terbukti melakukan pencucian uang.
Upaya kasasi yang ditempuh sebelumnya juga telah ditolak oleh Mahkamah Agung pada Maret 2026 sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
Update Terbaru
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






