Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mendadak memicu gelombang penolakan di media sosial setelah sehari sebelumnya sempat didorong untuk segera disahkan.

Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan cakupan aturan tersebut dan merasa telah tertipu dengan substansi yang terkandung di dalamnya.

Sebelum gelombang penolakan muncul, massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat menggelar demonstrasi di kompleks parlemen pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Aksi unjuk rasa tersebut membawa salah satu tuntutan utama agar RUU Perampasan Aset bisa segera disahkan oleh lembaga legislatif.

Desakan dari massa aksi kemudian ditanggapi pimpinan DPR dengan meneken surat komitmen penyelesaian rancangan undang-undang tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa menandatangani komitmen itu.

Pihak DPR menyatakan komitmen merampungkan pembentukan aturan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2026 mendatang.

Bahkan, Dasco menyatakan kesiapan untuk mundur dari jabatannya apabila aturan tersebut gagal diselesaikan sesuai tenggat waktu.

Namun, suasana di platform X berubah drastis sehari setelah komitmen dan aksi unjuk rasa tersebut mendapat sorotan publik luas.

Sejumlah netizen mengaku baru mencermati detail aturan dan menyuarakan kekhawatiran aturan itu menjangkau masyarakat umum.

Sebuah akun X bernama @yapping57 menuliskan bahwa aturan tersebut tidak hanya eksklusif menyasar pelaku tindak pidana korupsi.

Akun tersebut menilai ketentuan itu berpotensi menjerat masyarakat sipil dan mendesak agar rancangan undang-undang tersebut segera ditolak.

Unggahan tersebut langsung memancing beragam reaksi dari pengguna media sosial lain yang memiliki pandangan berbeda.

Sebagian netizen khawatir aturan ini bisa menjadi senjata represif apabila diterapkan tanpa pengawasan penegak hukum yang ketat.

Di sisi lain, ada pula warganet yang membela aturan tersebut dan menilai penolakan terjadi akibat kurangnya pemahaman isi aturan.