Mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob resmi menghadapi dakwaan di pengadilan.

Ia didakwa di bawah Undang-Undang Anti-Korupsi Malaysia pada hari Kamis.

Dakwaan tersebut dijatuhkan karena dirinya dituduh gagal melaporkan harta kekayaan secara resmi.

Hakim jaksa Suzana Hussin membacakan surat dakwaan tersebut di depan Ismail Sabri di Kuala Lumpur.

Berdasarkan catatan persidangan, Ismail Sabri menyatakan tidak bersalah atas dakwaan yang diberikan.

Surat dakwaan menyebutkan bahwa ia sengaja memberikan keterangan kekayaan yang tidak sesuai aturan.

Pelanggaran itu merujuk pada ketentuan Section 36(1)(a) of the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 pada 7 Januari 2025.

Ia dituduh tidak mendeklarasikan kekayaan berupa emas batang dan uang senilai 14,7 juta ringgit.

Nilai uang tersebut setara dengan Rp64,7 miliar dalam berbagai bentuk mata uang asing.

Mata uang asing itu mencakup dolar Singapura, dolar Amerika, franc Swiss, dan euro.

Selain itu, terdapat pula yen Jepang, pound sterling Inggris, serta dolar Selandia Baru.

Koleksi mata uang asing tersebut juga meliputi dirham Emirat Arab dan dolar Australia.

Tim jaksa kemudian meminta jaminan sebesar 500 ribu ringgit atau setara Rp2,2 miliar.

Jaksa juga memohon agar paspor milik mantan pemimpin nomor satu Malaysia itu disita.

Permintaan penyitaan paspor diajukan untuk mencegah terdakwa bepergian ke luar negeri.

Namun, kuasa hukum Ismail Sabri yang bernama Amer Hamzah Arshad menentang permintaan tersebut.

Amer berargumen bahwa tidak ada kebutuhan mendesak bagi pengadilan untuk menyita paspor kliennya.

Menurutnya, jaksa tidak mempunyai bukti cukup yang menunjukkan kliennya akan kabur.

Pihak kuasa hukum menegaskan kehadiran mereka di pengadilan adalah untuk membersihkan nama baik.

Sebagai catatan, Ismail Sabri sempat menjabat sebagai perdana menteri Malaysia.

Ia menduduki posisi tersebut untuk menggantikan Muhyiddin Yassin pada Agustus 2021.

Masa jabatan Ismail Sabri sebagai perdana menteri berakhir pada Oktober 2022.