Pemerintah Amerika Serikat berupaya mendorong Arab Saudi agar segera melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Langkah tersebut dikaitkan langsung dengan kelanjutan rancangan perjanjian program nuklir sipil yang dikirimkan ke Kongres.

Seorang pejabat pemerintahan AS mengungkapkan bahwa posisi presiden tidak mengalami perubahan terkait masalah ini.

Kesepakatan bilateral yang disepakati pada 23 Juli lalu sepenuhnya bergantung pada keikutsertaan Arab Saudi dalam Abraham Accords.

Perjanjian normalisasi tersebut sebelumnya diinisiasi oleh Trump selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.

Sejumlah negara Arab seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan tercatat telah lebih dulu menandatangani perjanjian itu.

Saat ini, Kongres memiliki waktu selama 90 hari untuk mempertimbangkan rancangan kesepakatan nuklir yang telah diajukan.

Apabila Kongres menolak perjanjian tersebut, presiden mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan hak veto.

Keputusan veto presiden membutuhkan perlawanan berupa dua pertiga suara mayoritas dari anggota Kongres.

Jika tidak ada penolakan dari Kongres dalam kurun waktu 90 hari masa sidang, kesepakatan itu akan langsung berlaku.

Di sisi lain, pakta nuklir tersebut mendapat kritik dari para pendukung nonproliferasi serta anggota parlemen dari Partai Demokrat.

Kritik muncul karena pakta itu dinilai tidak secara tegas melarang pengayaan uranium maupun pengolahan kembali limbah nuklir.

Sebelumnya, proses rekonsiliasi antara Israel dan Arab Saudi sempat hampir terwujud pada masa pemerintahan Joe Biden.

Namun, peluang tersebut kandas setelah Israel melancarkan agresi militer ke wilayah Jalur Gaza di Palestina.

Hingga kini, pihak kerajaan Arab Saudi tetap bersikeras bahwa pengakuan terhadap Israel baru akan diberikan jika Palestina merdeka.