Institute for Essential Services Reform menilai kebijakan insentif pembelian kendaraan roda dua berbasis baterai senilai Rp3 juta perlu ditinjau kembali.

Besaran tersebut dinilai berpotensi terlalu kecil untuk mendorong peralihan pengguna dari motor berbahan bakar minyak secara signifikan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan angka tersebut turun dari rencana awal yang berada di kisaran Rp5 juta per unit.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan alokasi anggaran mencapai Rp3 triliun yang ditujukan bagi 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri.

Namun, program ini belum dapat berjalan karena Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum pelaksanaannya belum diterbitkan.

Sebagai catatan, insentif pembelian motor listrik yang sebelumnya pernah bergulir pada 2023 dan 2024 memberikan potongan harga sebesar Rp7 juta per unit.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menyebutkan insentif yang minim berisiko gagal mengatasi kesenjangan harga.

Kondisi itu membuat pertimbangan ekonomi konsumen tidak teratasi sehingga anggaran yang dialokasikan tidak menghasilkan tingkat peralihan optimal.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan besaran insentif ditetapkan berdasarkan target dampak pengurangan konsumsi bahan bakar.

Pemodelan yang dilakukan IESR menunjukkan efektivitas insentif akan meningkat secara drastis jika digabungkan dengan instrumen kebijakan lain.

Kenaikan penggunaan kendaraan listrik juga sangat bergantung pada performa kendaraan serta ketersediaan infrastruktur pengisian baterai.

Dari sisi pengguna, biaya kepemilikan motor listrik ditaksir sekitar Rp346 per kilometer atau lebih hemat dibandingkan motor BBM.