Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah drastis dengan menangguhkan sementara layanan permohonan visa bagi seluruh pelamar.

Kebijakan penghentian sementara tersebut berlaku secara global di berbagai kedutaan serta konsulat negara adidaya tersebut.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS menyampaikan bahwa penundaan ini berkaitan erat dengan pelaksanaan pelatihan internal.

Program pelatihan global itu diselenggarakan agar para petugas konsuler mampu melakukan penyaringan pelamar secara lebih komprehensif.

Fokus utama dari pelatihan tersebut adalah mengevaluasi secara ketat setiap individu yang berpotensi bergantung pada tunjangan publik AS.

Kendati demikian, pihak kementerian belum memberikan rincian lengkap mengenai jadwal maupun durasi pelaksanaan pelatihan tersebut.

Media Financial Times melaporkan bahwa para pemohon visa imigran mendadak menerima pemberitahuan melalui surat elektronik.

Email tersebut berisi informasi bahwa jadwal wawancara mereka harus dijadwal ulang hingga ada pemberitahuan lanjutan.

Langkah penundaan layanan ini beririsan langsung dengan kebijakan pengetatan imigrasi yang digalakkan oleh pemerintahan Donald Trump.

Sejak kembali menduduki Gedung Putih, Trump gencar menjalankan program deportasi serta mencabut visa serta green card.

Penolakan visa juga dijatuhkan kepada sejumlah individu dengan alasan pernah memberikan komentar negatif atau mengikuti unjuk rasa.

Deretan tindakan keras di sektor imigrasi ini diklaim bertujuan untuk mendongkrak tingkat keamanan di dalam negeri.

Namun, kebijakan represif tersebut langsung memicu kecaman luas dari berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia.

Kalangan aktivis menilai aturan baru itu bersifat diskriminatif serta mencederai prinsip kebebasan berbicara warga.

Selain itu, kelompok HAM menyebut lingkungan di AS menjadi kurang aman bagi kalangan etnis minoritas yang mengkhawatirkan identifikasi ras.

Pemerintahan Trump juga dituding mempersulit posisi imigran legal dengan membebankan biaya baru yang mahal untuk visa kerja.