Dunia perpajakan Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus korupsi yang sarat akan ironi. Bagaimana tidak, ambisi seorang pejabat tinggi negara untuk membiayai acara glamour sang anak, yakni fashion show, berujung pada jeruji besi.
 
Mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Jakarta Khusus dan Banten periode 2011–2018, Mohammad Haniv (HNV), kini harus menukar setelan jas mewahnya dengan rompi tahanan berwarna oranye.
 
Pada Rabu (19/8/2026) lalu, tangan Haniv terborgol dingin saat digiring petugas menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Penahanan ini menjadi babak baru dari kasus rasuah dan gratifikasi jumbo senilai Rp20,7 miliar yang menjeratnya.
 

Klimaks Penyalahgunaan Wewenang: Memeras Wajib Pajak demi Hajat Anak

Penyidik KPK mengungkap fakta yang membuat geleng kepala. Puncak dari keserakahan Haniv terjadi pada tahun 2016. Kala itu, sang anak memiliki gagasan untuk menggelar sebuah acara peragaan busana (fashion show) dan membutuhkan dana yang tidak sedikit.
 
Alih-alih menggunakan tabungan pribadi, Haniv memilih jalan pintas yang sangat merugikan negara dan masyarakat: memeras Wajib Pajak (WP).
 
Dengan posisi dan wewenangnya sebagai orang nomor satu di DJP Jakarta Khusus dan Banten, Haniv secara sewenang-wenang memerintahkan anak buahnya. Para bawahan ini diinstruksikan untuk mengirimkan surel (email) "permintaan sponsor" kepada berbagai perusahaan Wajib Pajak, baik yang berdomisili di Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta.
 
Tekanan psikologis tentu saja mengintai para pengusaha ini. Siapa yang berani menolak "sumbangan" dari petinggi pajak yang memiliki otoritas atas audit dan pemeriksaan perusahaan mereka?
 
Akibatnya, perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa membuka dompet mereka. Uang "sponsor" tersebut dialirkan langsung ke rekening pribadi milik anak Haniv. KPK mencatat, dari WP di wilayah Jakarta terkumpul sekitar Rp400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta terkumpul sekitar Rp300 juta. Total, hajatan fashion show itu dibiayai oleh uang rakyat senilai Rp700 juta.