Gunung Es Gratifikasi: Akumulasi Rp20,7 Miliar

Namun, kasus fashion show tersebut hanyalah puncak dari gunung es keserakahan Haniv. Penyidik KPK menemukan bahwa pria ini telah membangun jaringan gratifikasi yang sistematis dan masif sejak ia menjabat pada 2011 hingga 2018.
 
Dalam menjalankan aksi koruptifnya, Haniv tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh seorang perantara berinisial BSA. Melalui perantara ini, Haniv menerima "uang panas" dalam bentuk tunai rupiah maupun valuta asing (valas) dari sejumlah korporasi yang ingin "bermain aman" atau mendapatkan fasilitas khusus dari kantor pajak.
 
Agar jejak digitalnya sulit dilacak, Haniv melakukan pencucian uang dengan cara yang cukup rapi:
  1. Deposito Fiktif: Sebagian dana haram hasil pemerasan dan gratifikasi ditempatkan ke dalam instrumen deposito senilai Rp10 miliar.
  2. Konversi Valas: Pada rentang periode 2013–2018, Haniv menerima gelontoran dana valas dari berbagai pihak. Dana ini kemudian dicairkan dan dikonversi melalui sejumlah money changer dengan nilai setara Rp10 miliar.
 
Jika diakumulasikan, total kekayaan haram yang dinikmati Haniv dari hasil menyalahgunakan jabatan mencapai sekurang-kurangnya Rp20,7 miliar.
 

Resmi Ditahan 20 Hari, Menanti Keadilan

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa penahanan terhadap Haniv merupakan langkah tegas lembaga antirasuah untuk memastikan jalannya penyidikan.
 
Meski Haniv telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025, penahanan fisik baru dilakukan pada Agustus 2026 ini demi kepentingan pembuktian yang lebih mendalam.
 
“KPK melakukan penahanan terhadap HNV untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” jelas Achmad Taufik Husein dalam konferensi persnya, pekan lalu.
 
Atas perbuatannya yang dinilai mencoreng institusi perpajakan, Haniv kini dijerat dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun telah menanti di ujung tanduk.