Majelis Ulama Indonesia mendesak Universitas Pertahanan untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan pelarangan penggunaan hijab di lingkungan kampus.

Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk mencegah meluasnya keresahan di tengah masyarakat terkait adanya dugaan kebijakan yang diskriminatif.

Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Siti Ma'rifah, menegaskan bahwa dugaan pelarangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026.

Polemik ini bermula ketika seorang calon mahasiswa baru program S-1 Kedokteran Unhan bernama Asma Wafa Andina membagikan pengalamannya melalui media sosial.

Asma mengaku terpaksa mengundurkan diri usai lulus seleksi tingkat pusat di Bogor akibat aturan tak tertulis yang mengharuskan mahasiswi melepas hijab.

Padahal, menurut keterangan Asma, pihak kampus sebelumnya membolehkan peserta untuk mengenakan hijab selama tahapan tes berlangsung.

Siti Ma'rifah menyatakan keprihatinan yang mendalam atas insiden ini karena terjadi bertepatan dengan momentum peringatan hari kemerdekaan.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak setiap warga negara agar dapat menjalankan ajaran agamanya dengan merdeka tanpa tekanan.

Unhan sebagai lembaga pendidikan tinggi seharusnya mampu menjadi ruang yang melahirkan generasi bangsa inklusif serta menghormati keberagaman.

MUI turut menuntut adanya tindakan tegas terhadap pihak pembuat aturan diskriminatif karena berpotensi merusak persatuan bangsa.