Pemerintah membuka ruang bagi semua pihak untuk ikut membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Namun, keterlibatan tersebut tidak berarti pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam mendapat mandat sebagai koordinator penanganan karhutla.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kewenangan koordinasi penanganan karhutla tetap berada pada pihak pemerintah yang bertugas.

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan kabar yang beredar di media sosial mengenai penunjukan Haji Isam oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menegaskan bahwa narasi yang menyebut Haji Isam ditugaskan Prabowo untuk memimpin penanganan karhutla di Kalimantan adalah tidak benar.

Menurut Prasetyo, pemerintah memang meminta berbagai pihak turut berkontribusi dalam menghadapi karhutla di lapangan.

Akan tetapi, peran membantu penanganan di lapangan tersebut sangat berbeda dengan kewenangan untuk mengoordinasikan operasi secara keseluruhan.

Pemerintah pusat sebelumnya telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menangani karhutla di wilayah prioritas.

Penanganan ini juga melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi.

Penguatan koordinasi tersebut dilakukan mengingat karhutla masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

Pemerintah terus mengerahkan personel dan fasilitas untuk mempercepat proses pemadaman serta mencegah kebakaran meluas.

Berdasarkan data BNPB, total luas karhutla di Indonesia mencapai sekitar 72.798 hektare dengan Kalimantan Barat sebagai provinsi terbesar.

Penanganan di berbagai daerah melibatkan ribuan personel, termasuk 10.010 personel yang dikerahkan untuk mendukung pemadaman di Kalimantan Barat.

Presiden Prabowo sebelumnya juga telah memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan untuk membahas penguatan fasilitas.

Pemerintah menegaskan penanganan karhutla merupakan kerja bersama yang tetap berjalan dalam koordinasi resmi.