Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penegasan keras terkait penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah memastikan setiap korporasi yang terbukti sengaja melakukan pembakaran harus segera ditindak.

Pernyataan tersebut diungkapkan usai rapat penanggulangan karhutla di Bandar Udara Tjilik Riwut.

Kegiatan rapat koordinasi itu berlangsung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu.

Kepala Negara menyatakan bahwa proses penindakan akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi hukum kepada pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut menjelaskan arahan lanjutan dari Presiden kepada aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum diminta untuk menindak setiap pelanggaran yang ditemukan secara tegas dan maksimal.

Langkah penanganan ini diharapkan mampu memulihkan aktivitas masyarakat agar dapat berjalan normal kembali.

Sebelumnya, Presiden juga telah memberikan instruksi khusus kepada para pejabat utama TNI dan Polri.

Jajaran petinggi TNI dan Polri diminta turun langsung menangani karhutla di empat provinsi terdampak.

Wilayah penanganan tersebut mencakup daerah-daerah yang berada di wilayah Pulau Kalimantan.

Koordinasi di lapangan turut melibatkan pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

Pembagian tugas ini dirancang agar proses penanggulangan bencana dapat berjalan cepat serta terkoordinasi.

Instruksi khusus kepada jajaran TNI dan Polri tersebut telah disampaikan kepala negara sejak sehari sebelumnya.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat, serta warga lokal diyakini mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak.