Kementerian Keuangan diminta segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000.

Dana tersebut ditujukan untuk mendukung operasi pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Desakan pencairan anggaran ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan.

Menurutnya, langkah tersebut sangat mendesak agar petugas di lapangan mempunyai sumber daya yang cukup.

Kebakaran yang terus meluas dinilai memerlukan penanganan cepat agar tidak menimbulkan dampak yang semakin buruk.

Selain persoalan dana, aparat penegak hukum juga diminta untuk menindak tegas pihak-pihak yang menjadi penyebab karhutla.

Tindakan tegas perlu dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akibat kesengajaan maupun kelalaian.

Dampak kebakaran hutan ini tidak hanya berpusat pada kerusakan lingkungan saja.

Kabut asap yang ditimbulkan turut memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat serta aktivitas ekonomi.

Bahkan, situasi tersebut dapat meluas hingga mendatangkan perhatian dari negara tetangga akibat kabut asap lintas batas.

Kondisi kualitas udara yang memburuk membuat kegiatan sekolah di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya terpaksa diliburkan.

Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya percepatan penanganan di lapangan.

Pola koordinasi pemerintah dinilai perlu disederhanakan agar respons penanggulangan tidak terhambat birokrasi panjang.

Kementerian Kehutanan dinilai layak diberikan mandat utama agar pengerahan sumber daya bisa berjalan cepat.

Operasi water bombing juga diminta untuk diperkuat guna menjangkau titik api yang sulit diakses.

Tim darat gabungan dari Manggala Agni, TNI/Polri, serta BPBD harus dikerahkan secara masif.

Fokus utama diarahkan pada titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke sekitar bandara.

Keselamatan petugas di garis depan juga diingatkan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Seluruh personel wajib memperoleh alat pelindung diri memadai termasuk masker respirator standar.

Pemeriksaan kesehatan secara berkala diperlukan bagi petugas yang terpapar asap selama bertugas.

Pemerintah pun didorong untuk menyiapkan skema kompensasi serta jaminan risiko kerja.

Dari sisi pencegahan, operasi modifikasi cuaca perlu segera dipercepat.

Langkah ini melibatkan BNPB, BMKG, serta BRIN selagi potensi awan masih tersedia.