Komisi VIII DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Kementerian Haji pada Rabu (19/8) untuk membahas berbagai persiapan penting pelaksanaan ibadah haji tahun 2027.

Rapat tersebut menyoroti sejumlah poin krusial, termasuk rencana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji serta pemblokiran dana oleh otoritas Arab Saudi.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menemukan ketidaksinkronan data keuangan antara pihak Kementerian Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji.

Perbedaan laporan jumlah jemaah dan total anggaran tersebut dinilai dapat mempengaruhi perhitungan keuangan sehingga harus segera diklarifikasi secara transparan.

Kementerian Haji dan Umrah memutuskan untuk menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2027 berkisar antara 10 hingga 15 persen.

Angka BPIH yang diusulkan pemerintah mencapai Rp107.340.172,02 per jemaah untuk pelaksanaan musim ibadah mendatang.

Dari total usulan tersebut, jemaah nantinya hanya akan membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji sebesar 40 persen atau setara Rp42.936.068,81.

Sisa pembiayaan sebesar 60 persen atau Rp64.404.103,21 akan dibebankan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji lewat pemanfaatan nilai manfaat dana.

Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf memastikan kenaikan biaya tersebut akan sebanding dengan peningkatan fasilitas bagi jemaah selama di Tanah Suci.

Pemerintah Arab Saudi dikabarkan menghapus layanan termurah atau kelas D sehingga penyelenggara harus beralih memilih fasilitas kelas C.

Perubahan layanan tersebut mencakup perbedaan tenda, ukuran kasur di Armuzna, serta kualitas konsumsi yang diharapkan menjadi lebih baik.

Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi saat ini memblokir biaya uang muka atau down payment pelaksanaan haji.