Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memberikan penegasan penting terkait aturan operasional program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Setiap kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib hadir secara langsung di lokasi ketika proses pengolahan makanan dimulai.

Sudaryono menjelaskan bahwa jam kerja para kepala dapur ini tentu berbeda dari aparatur sipil negara maupun pegawai pemerintah.

Jika jam kerja pegawai pada umumnya berlangsung pada pukul 08.00 hingga 17.00, kepala SPPG harus siaga sejak dini hari.

Kehadiran mereka diwajibkan tepat pada saat aktivitas pengolahan makanan pertama kali dimulai di dapur operasional.

Selain penataan jam kerja, Badan Gizi Nasional juga mengintegrasikan data penerima manfaat dengan berbagai kementerian terkait.

Integrasi tersebut melibatkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dapodik, Kementerian Agama, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan.

Badan Gizi Nasional turut menyiapkan perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis menuju wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Wilayah tersebut kini menjadi prioritas karena masih banyak daerah yang sangat membutuhkan penyediaan asupan gizi.

Sudaryono menyebutkan bahwa sudah ada sekitar 1.700 SPPG di wilayah 3T yang telah dibangun secara bertahap.

Ribuan fasilitas dapur itu tersebar di Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, serta sebagian wilayah Pulau Nias.

Dari total bangunan tersebut, tercatat sekitar 284 dapur telah dinilai siap untuk segera dibuka dan beroperasi.

Pihaknya masih harus menerbitkan peraturan badan agar pelaksanaan program di wilayah tersebut memiliki dasar regulasi jelas.