Pihak kepolisian memberikan bantahan tegas terkait dalil hukum yang diajukan oleh mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Polri menilai penafsiran izin Jaksa Agung tersebut keliru.

Sidang yang digelar pada Rabu, 19 Agustus 2026 ini menempatkan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri sebagai pihak termohon.

Tim hukum Polri menegaskan bahwa perlindungan prosedural bagi seorang jaksa tidak bermakna harus selalu mengantongi izin absolut.

Aturan tersebut merujuk pada pemaknaan bersyarat Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Terdapat pengecualian apabila seorang jaksa diduga kuat terlibat dalam tindak pidana khusus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penyidik sebelumnya menemukan dugaan korupsi dalam penanganan perkara PT ASABRI dan PT Jiwasraya serta dugaan TPPU.

Kategori tindak pidana khusus ini membuat proses penyidikan terhadap Febrie masuk dalam pengecualian putusan MK.

Polri juga menolak argumen yang menyatakan pengecualian perlindungan baru bisa berlaku setelah seseorang resmi berstatus sebagai tersangka.

Parameter yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah adanya bukti permulaan yang cukup, bukan penetapan status tersangka.

Tindakan penyidik sebelum penetapan tersangka dinilai tetap sah meskipun tidak didahului oleh izin dari Jaksa Agung.

Argumentasi tersebut menjadi landasan utama bagi Polri untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan kubu Febrie.

Tim hukum Polri juga menekankan bahwa putusan MK sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum.

Perlindungan prosedural harus tetap dibedakan secara tegas dari imunitas terhadap dugaan tindak pidana.

Sebelumnya, kubu Febrie meminta hakim tunggal membatalkan sejumlah tindakan hukum termasuk penggeledahan di Rumah Sentul.

Permohonan itu mencakup pencabutan status tersangka, surat perintah penyidikan, tindakan penyitaan, hingga surat pencekalan.

Perdebatan mengenai izin khusus ini kini menjadi fokus utama yang akan dinilai oleh hakim tunggal di persidangan.