Ketidakpastian masih menyelimuti status ribuan pegawai pemerintah di lingkungan pemerintahan daerah Sumatera Selatan.

Sebanyak 5.990 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu belum memperoleh kejelasan mengenai pengalihan status.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa keputusan tersebut masih harus melalui proses penelaahan mendalam.

Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel Edward Candra menjelaskan bahwa anggaran daerah menjadi salah satu faktor utama penentu kebijakan.

Kebijakan pengalihan status harus disesuaikan secara cermat dengan kondisi fiskal serta belanja pemerintah daerah.

Menurut Edward, pemerintah pusat memang mengharapkan setiap daerah menelaah kemampuan finansial masing-masing dalam melaksanakan kebijakan.

Kendati demikian, kapasitas anggaran bukanlah satu-satunya instrumen penilaian yang akan dipakai oleh pihak pemerintah daerah.

Aspek administrasi jabatan, beban kerja organisasi perangkat daerah, kedisiplinan, serta produktivitas pegawai turut masuk dalam pertimbangan.

Langkah koordinasi intensif bersama pemerintah pusat juga diagendakan untuk membahas mekanisme peralihan status secara konkret.

Komunikasi tersebut utamanya akan diarahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan catatan per Desember 2025, total pegawai dengan perjanjian kerja di wilayah tersebut mencapai 18.328 orang.

Dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 12.338 orang telah memegang status penuh waktu.

Sementara itu, sisa pegawai sebanyak 5.990 orang masih berstatus paruh waktu dari berbagai bidang penugasan.

Kelompok tenaga guru mendominasi kategori paruh waktu dengan catatan sebanyak 2.149 orang.

Golongan tenaga teknis dan kependidikan tercatat sebanyak 1.942 orang di dalam daftar kepegawaian.

Selain itu, terdapat pula tenaga teknis lainnya sejumlah 1.898 orang serta tenaga kesehatan sebanyak satu orang.

Di sisi lain, pegawai dengan status penuh waktu tetap diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kesempatan tersebut berlaku apabila rekrutmen pegawai negeri sipil kembali dibuka secara resmi oleh pemerintah.